Judul

Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia

Penulis

Dr. Mukhlis R, SH, MH

Harga

77.500

Sinopsis

Kebijakan hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga mengatur perbuatan penguasa/aparat penegak hukum.8 Salah satu kekuasaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah kekuasaan untuk melaksanakan sanksi pidana/pelaksanaan pidana. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman merupakan sebuah sistem, yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (sebagaimana disebut di atas). Konsep yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (Integrated Criminal Justice System). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional”, di antara penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undangundang kepada masing-masing aparat penegak hukum.

Melalui kajian paradigmatik, sebagaimana pembahasan dalam buku ini, pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana pokok yang ada, yang pada dasarnya adalah belief dasar atau worldview, itu akan dapat dirunut lalu dipilah ke dalam ontologi, epistemologi dan metodologi. Dari sini akan kelihatan bagaimana dinamika relasi antara pemahaman masyarakat yang berbeda dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana pokok dapat ditelusuri yang terbangun berdasarkan latar belakang pengalaman yang berbeda-beda.